Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Resep Pembaca
Program MBG di NTB serap 17.434 tenaga kerja, hidupi keluarga lokal
BetFoodie Lidah Indonesia2025-11-12 21:49:45【Resep Pembaca】585 orang sudah membaca
PerkenalanKetua Satuan Tugas (Kasatgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahsanul Khalik.

Kehadiran Program MBG dapat menghidupkan keluarga di NTB
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan jumlah tenaga kerja lokal yang sudah terserap selama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat mencapai 17.343 orang.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB Ahsanul Khalik di Mataram, Selasa, mengangakan hingga 1 Nopember 2025 sebanyak 409 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di provinsi itu. Dari jumlah itu, 402 SPPG milik swasta atau mitra masyarakat, 4 ponpes, dan 1 SPPG yang didirikan oleh TNI AU Lanud ZAM dan 2 Polri.
"Di luar ini ada 84 SPPG dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan akhir Nopember tuntas dan mulai beroperasi," ujarnya.
Dari 409 Satuan SPPG yang telah beroperasi di NTB, kata dia, jumlah tenaga kerja lokal yang berhasil diserap sebanyak 17.434 orang, dengan 1.391 pemasok lokal yang terlibat, 738 UMKM, 46 koperasi, 6 BUMDes, dan 601 pemasok mandiri.
Baca juga: Capaian program MBG di NTB lampaui rata-rata nasional
"Jadi, dari 409 SPPG ini ada 17.434 tenaga kerja lokal kita yang diserap," kata Ahsanul Khalik.
Selain fokus utama pada gizi anak, ibu hamil dan menyusui, lanjutnya, program ini juga secara eksplisit mencipngakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
"Kehadiran Program MBG dapat menghidupkan keluarga di NTB," ujarnya.
Sementara jumlah SPPG yang sudah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sampai dengan 1 Nopember, kata dia, ada sebanyak 361 SPPG atau 88,3 persen. Selanjutnya 279 yang sudah miliki SLHS atau 68, 2 persen dan 301 sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan, 233 sudah dinyangakan laik operasi dan laik gizi.
"Itu dari hasil inspeksi tim," ucap Ahsanul Khalik.
Baca juga: Program MBG dongkrak perekonomian lokal di NTB
Lebih lanjut Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan itu menyampaikan sebanyak 306 SPPG sudah mengikuti keamanan pangan, sehingga jumlah petugas SPPG dari 306 itu sekitar 14.386 penjamah makanan terlatih sudah ada di SPPG.
"Artinya dalam keamanan pangan Program MBG di NTB kita progresnya cukup bagus. Tapi ngak kemudian kita lalai, karena walaupun sudah SLHS bisa saja terjadi ada kasus-kasus menonjol keracunan karena kesalahan pengolahan bahan pangan yang ada di SPPG dan ini menjadi perhatian dan antisipasi kita," katanya.
Untuk diketahui Pemprov NTB menargetkan jumlah SPPG yang terbangun sebanyak 623 dengan 1,85 juta penerima manfaat (anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui) dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 29.891 orang.
Baca juga: NTB dorong percepatan jangkauan program MBG
Suka(2)
Artikel Terkait
- Program MBG di Banjarmasin telah menyasar 66 ribu penerima manfaat
- Rahasia singkong: makanan sederhana dengan segudang manfaat
- Pengamat sebut produk halal ekraf bisa tingkatkan pendapatan negara
- Gubernur Sumut: 81 siswa SMP di Toba diduga keracunan MBG telah sehat
- Pentingnya nutrisi untuk ongak pada pemulihan stroke
- Akademisi Kesehatan: Anak dan lansia rentan sakit saat pancaroba
- Dinkes Serang latih seribu relawan SPPG guna jamin keamanan pangan MBG
- Wamendukbangga bagikan MBG untuk balita dan ibu hamil di Tanjungpinang
- 11 SPPG 3T di Karimun dalam proses pembangunan
- 8.000 korban erupsi Lewotobi NTT masih ditanggung pemerintah pusat
Resep Populer
Rekomendasi

Komdigi hadirkan Garuda Spark Medan untuk pengembangan talenta digital

Hukum kemarin, KA Harina tabrak truk hingga vonis eks Kapolres Ngada

Unhas budidaya jamur tiram di Kampung Rimba

Polda Kalteng perdana distribusikan 1000 paket MBG di Palangka Raya

Keracunan menu MBG, Jakbar periksa keterlibatan produk UMKM

RI menyiapkan 500 ribu tenaga kerja terampil dikirim ke luar negeri

Unilever tuntaskan lepas bisnis es krim Rp7 T ke Magnum di akhir 2025

8.000 korban erupsi Lewotobi NTT masih ditanggung pemerintah pusat